 |
Seperti dikutip dari Asia Correspondent, penjara Buri Min di Bangkok akan digunakan sebagai skema percontohan baru untuk rumah tahanan bagi LGBT.
Diketahui perempuan transgender di Thailand tak resmi diakui sebagai perempuan, sehingga secara otomatis diproses untuk fasilitas penjara yang berisikan laki-laki, yang membuat mereka takut akan dijadikan korban pelecehan.
Lembaga Pemasyarakatan Thailand mengatakan sekitar 4.500 tahanan dari 300 ribu tahanan telah sepakat untuk diklasifikasikan sebagai LGBT. Jumlah tahanan LGBT sebenarnya dianggap secara signifikan lebih tinggi.
Sementara Thailand sudah lama dipuji karena sikap liberalnya dan menerima masyarakat LGBT. Gay, khususnya waria, masih merupakan subjek untuk dilecehkan baik di dalam ataupun di luar sistem penjara.
Laporan USAID pada 2014 menyatakan bahwa advokasi global untuk hak-hak LGBT, ada peningkatan pada tren penerimaan global orientasi seksual beragam dan identitas gender, dan akses informasi yang lebih besar melalui Internet dan media sosial, juga mempengaruhi masyarakat Thailand, khususnya anak-anak muda untuk lebih memahami orang Thailand yang LGBT.
Thailand Bangun Pos Keamanan Menjelang Referendum
Sumber: https://dunia.tempo.co/read/news/2016/07/04/118785414/thailand-bangun-pos-keamanan-menjelang-referendum
Pemerintah militer Thailand membangun pusat-pusat keamanan di seluruh negeri menjelang referendum konstitusi yang akan digelar Agustus mendatang. Juru bicara Perdana Menteri Thailand, Sansern Kaewkamnerd, mengatakan pusat keamanan itu telah dibangun di tiap provinsi di Thailand yang berjumlah 76 provinsi.
Sansern menyebutkan pusat keamanan itu dibangun untuk memastikan tidak ada kecurangan, tidak ada lobi, dan tidak ada upaya untuk mempersuasi pilihan orang lain. “Kita perlu menjaga perdamaian selama referendum sehingga orang dapat menentukan bagaimana negara kita akan maju,” kata Sansern kepada Reuters, Senin, 4 Juli 2016.
Bulan lalu, pemimpin junta, Prayuth Chan-ocha, dan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, menemui PBB setelah meningkatnya ketegangan politik di Thailand. Sehari sebelumnya, polisi Thailand menutup pusat pemantauan pemilu yang dibangun oleh kelompok kaus merah, yang merupakan gerakan anti-pemerintah.
Menanggapi pembangunan pusat keamanan, Thanawut Wichaidit, juru bicara kelompok kaus merah, mengatakan pemerintah Thailand telah menerapkan standar ganda. “Kami tidak dapat mendirikan pusat pemantauan kami, jadi mengapa pemerintah militer diizinkan untuk mendirikan pusat-pusat keamanan mereka?” ujar Thanawut.
Pada 7 Agustus 2016, warga Thailand akan mengikuti referendum yang akan menentukan konstitusi yang bakal dipakai di negara mereka.
Post a Comment